Demo Mahasiswa dan Masyarakat di Binjai Ricuh, Polisi Amankan 7 Orang
"Ratusan mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Binjai, Senin (1/9/2025), menuntut transparansi pengelolaan PAD dan menolak PMK 85/2024."
GIMIC.ID, BINJAI – Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dan masyarakat di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai berakhir ricuh pada Senin (1/9/2025). Kericuhan pecah setelah massa melakukan pelemparan ke arah aparat kepolisian di tengah guyuran hujan deras.
Aksi yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB itu sempat berlangsung kondusif. Namun situasi memanas sekitar pukul 16.00 WIB ketika sejumlah orang dari kerumunan melemparkan benda ke barisan polisi, termasuk ke arah Kapolres Binjai AKBP Bambang C Utomo.
Menanggapi serangan tersebut, aparat kepolisian yang dilengkapi tameng dan pentungan segera membentuk barisan pelindung. Polisi kemudian mengambil langkah represif dengan memukul mundur massa hingga mereka berhamburan dan membubarkan diri.
Dalam insiden ini, polisi mengamankan tujuh orang yang diduga sebagai provokator atau pelaku pelemparan. Dari jumlah itu, salah satunya diketahui masih berstatus pelajar berseragam putih-abu. Sementara identitas dan status enam orang lainnya belum dipublikasikan. Meski begitu, beredar kabar bahwa sebagian dari mereka telah dibebaskan.
Ratusan peserta aksi membawa berbagai spanduk bernada sindiran keras terhadap anggota DPR RI, di antaranya bertuliskan “DPR Wakil Rakyat, Tapi Rasa Ketua” serta “Masyarakat Pintar Kelen yang Tolol”.
Momen unik terjadi ketika seorang mahasiswi dari PC Himmah Kota Binjai mempersembahkan tarian tradisional di hadapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Binjai. Sambil menari, ia membawa sebuah kotak untuk mengumpulkan uang yang rencananya akan “dihadiahkan” kepada anggota DPR RI. Aksi tersebut dilakukan sebagai sindiran atas dugaan kenaikan gaji anggota DPR sebesar Rp3 juta per hari.
Ketua PC Himmah Kota Binjai, Rahmad, menjelaskan aksi protes ini menyoroti sejumlah isu, di antaranya:
Sikap anggota DPR RI yang dinilai merendahkan martabat lembaga negara.
Penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Tuntutan transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Binjai.
Ketua DPRD Binjai, Gusuartini Br Surbakti, menerima langsung aspirasi dari massa aksi. Ia berjanji akan meneruskan somasi masyarakat kepada DPR RI serta memanggil Wali Kota Binjai terkait keberlakuan PMK 85/2024.
“Kami akan kawal sepenuhnya. Termasuk kami akan panggil wali kota soal PMK 85/2024 yang tidak pro rakyat,” tegas Gusuartini di hadapan para demonstran.
Usai mendengar jawaban tersebut, massa sempat melakukan pembakaran ban sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib meski sempat diwarnai ketegangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)