Warga Medan Kembali Keluhkan Krisis Air Bersih, Status BPJS dan Sampah Jadi Sorotan Reses DPRD
GIMIC.ID, MEDAN — Krisis air bersih kembali menjadi keluhan utama warga di sejumlah lingkungan Kota Medan. Meski telah berlangsung hampir satu dekade, persoalan ini belum menemukan titik terang. Warga mengaku telah berkali-kali menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD dan PDAM, namun hingga kini belum ada kepastian terkait pemasangan pipa utama agar air bersih dapat mengalir langsung ke rumah-rumah.
Keluhan ini disampaikan dalam kegiatan Reses III Masa Sidang III Tahun 2024-2025 yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri A.Md, pada Minggu (27/7/2025) di Jl. Kawat III Lingkungan 13, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli.
“Kami sudah mengajukan permohonan sejak lama, lengkap dengan materai dan tanda tangan warga. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. PDAM bilang harus tunggu program besar, tapi tidak ada kejelasan kapan dimulai,” keluh seorang warga.
Situasi diperparah dengan adanya laporan bahwa sejumlah warga diminta uang sebagai biaya administrasi pemasangan pipa, yang memicu kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses tersebut.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, menyatakan komitmennya untuk segera memanggil pihak PDAM guna menelusuri akar masalah dan mencari solusi cepat demi kepentingan warga.
Status BPJS Kesehatan Masih Membingungkan Warga
Di kesempatan yang sama, warga juga mengungkapkan kegelisahan terkait ketidakjelasan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Seorang warga di Lingkungan 21, Jalan Kartika, mengaku bingung setelah sebelumnya membayar iuran mandiri, namun kini tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah.
“Saya khawatir dianggap menunggak iuran lama,” ujarnya.
Petugas BPJS Medan menjelaskan bahwa peserta yang sudah dialihkan menjadi PBI tidak perlu membayar tunggakan iuran sebelumnya. Namun, jika ada tunggakan yang belum dilunasi sebelum status berubah, hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab peserta.
Pihak Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang menawarkan jasa pengurusan BPJS dengan biaya tambahan. “Cukup membawa KTP dan materai, prosesnya gratis dan resmi,” tegas petugas.
Persoalan Sampah Jadi Fokus di Kecamatan Medan Timur
Masih dalam rangka reses, Lailatul Badri juga menggelar dialog warga di Jalan Umar, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, yang membahas persoalan pengelolaan sampah.
Ia mengimbau warga agar aktif membayar retribusi sampah untuk mendukung sistem pengelolaan yang lebih maksimal dan menjaga kebersihan lingkungan.
“Selain mendukung program Pemerintah Kota Medan dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembayaran retribusi juga penting dalam mengatasi permasalahan sampah yang terus meningkat,” jelasnya.
Pemko Medan Targetkan 70% Kepesertaan Aktif BPJS pada 2025
Pemerintah Kota Medan menargetkan cakupan 70% warga menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan hingga akhir tahun 2025. Namun demikian, sejumlah kendala administratif dan pembaruan data dari pusat menjadi tantangan tersendiri yang harus segera dituntaskan.
Warga berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait bisa segera memberikan solusi konkret, terutama dalam hal ketersediaan air bersih dan kepastian layanan BPJS Kesehatan. Permasalahan yang sudah bertahun-tahun ini diharapkan tak lagi menjadi momok dalam kehidupan sehari-hari.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id
(G-H2)