GIMIC.ID, JAKARTA – Sekitar 50.000 pengemudi transportasi online dipastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Ibu Kota pada Senin, 21 Juli 2025. Aksi bertajuk Aksi 217 ini rencananya dipusatkan di depan Istana Presiden dan sejumlah titik strategis lainnya di Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebutkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap pemerintah yang dinilai tak kunjung menanggapi serius tuntutan para pengemudi online.

"Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, namun sampai hari ini belum ada langkah konkret dari pemerintah," ujar Igun dalam keterangannya, Minggu, 20 Juli 2025.

Igun pun mengimbau masyarakat pengguna jasa ojek online, taksi online, dan layanan kurir untuk mengantisipasi mogok massal yang dilakukan sebagian besar pengemudi.

"Korban aplikator sebagai pelaksana Aksi 217 mengimbau masyarakat agar menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin, 21 Juli 2025, karena mayoritas pengemudi akan berhenti beroperasi," tambahnya.

Menurut Igun, pihaknya sangat menyayangkan sikap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap lima tuntutan mendasar yang telah disampaikan. Bahkan, pemerintah dinilai justru mengambil langkah kontra produktif dengan menaikkan tarif ojol sebesar 15 persen, tanpa menyentuh akar persoalan yang dikeluhkan pengemudi.

Adapun lima tuntutan utama dalam Aksi 217 meliputi:

1. Negara menghadirkan regulasi khusus berupa UU atau Perppu tentang Transportasi Online.
2. Skema pembagian hasil 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk aplikator.
3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan yang jelas.
4. Audit investigatif terhadap aplikator.
5. Penghapusan sistem aceng, slot, hub, multi order, member, pengkotak-kotakan, serta pengembalian semua pengemudi ke status driver reguler.

"Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 ini sampai menyasar ke Presiden Prabowo. Ini memunculkan kesan bahwa kepemimpinan Presiden tidak konkret dalam menyelesaikan persoalan transportasi online, padahal seharusnya masalah ini bisa dituntaskan oleh Menhub sejak Mei lalu," kata Igun.

Ia menegaskan, Aksi 217 bukanlah aksi terakhir. Bila tak ada respons dari Presiden Prabowo maupun Menhub, aksi lanjutan secara bergelombang akan digelar di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir 2025.

"Kami bersama korban aplikator dan masyarakat umum siap turun ke jalan dengan lima tuntutan kepada Presiden. Bila tak ada tanggapan, kami akan lanjutkan aksi massa dari Agustus hingga Desember 2025, dengan melibatkan aliansi pengemudi online dari seluruh Nusantara," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gimic.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaUj0IA0LKZLdsktWS3G. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Gimic.id

(G-H2)