GIMIC.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemberian bansos kepada korban judi online bukan tugas Satgas Pemberantasan Judi Online. Menurutnya, Satgas punya tugas utama terkait pencegahan dan penindakan.

"Itu (bansos) sebetulnya bukan hal yang penting dari tugas Satgas Pemberantasan Judi Online yang sudah di SK-kan Bapak Presiden," ujar Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

Muhadjir kembali menegaskan, penerima bansos itu bukanlah pelaku atau pemain judi online, melainkan orang yang dirugikan akibat tindakan pemain judi online.

"Korban itu adalah mereka yang mengalami atau menderita kerugian akibat perbuatan judi oleh penjudi itu, jadi bukan penjudinya," sambungnya.

Dia mencontohkan terkait kasus polwan yang membakar suaminya di Jawa Timur. Menurutnya, yang berhak menerima bansos itu ialah sang istri sebagai korban dari judi online tersebut.

"Jadi penjudi atau pemain judi online itu termasuk pelaku tindakan hukum yang sanksinya besar. Jadi kalau saya kemudian mau beri bansos mereka itu ya tidak mungkin lah," ucapnya.

Sebelumnya, Muhadjir memastikan, korban judi online bakal diverifikasi sebelum menerima bansos. Hal itu agar pemberian bansos tepat sasaran.

Calon penerima bansos akan dicek apakah sesuai kriteria Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kriterianya cocok nggak dengan yang ditetapkan Kementerian Sosial, kemudian ada verifikasi, kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online ya dia akan dapat bansos," kata Muhadjir.(H2/real)