Hadir di FT UGM, Menteri ATR/Kepala BPN Sampaikan Pidato Ilmiah Bertajuk Integrasi Pertanahan dan Tata Ruang dalam Upaya Perlambatan Entropi

GIMIC.ID, Yogyakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyampaikan pidato ilmiah dalam Rapat Terbuka Senat Fakultas Teknik Universtas Gadjah Mada (FT UGM) dalam rangka Dies Natalis FT UGM Ke-78. Kegiatan yang mengusung tema “Perlambatan Entropi Sebagai Paradigma Baru Ilmu Keteknikan Menuju Kehidupan Berkualitas dan Berkelanjutan” ini berlangsung di Auditorium Prof Roosseno FT UGM, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Sabtu (17/02/2024).
Pidato ilmiah Menteri ATR/Kepala BPN bertajuk “Integrasi Pertanahan dan Tata Ruang dalam Upaya Perlambatan Entropi sebagai Pengejawantahan Falsafah Memayu Hayuning Bawana”. Ia menyebut beberapa upaya untuk menghambat entropi dalam rangka kehidupan berkelanjutan, di antaranya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia serta pengaturan tata ruang yang berkualitas.
“Oleh sebab itu, perlu suatu inovasi, kajian akademisi untuk bisa mencari jalan terbaik, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai gambaran entropi. Untuk menghambat entropi yang pertama seluruh tanah di Indonesia harus kita kendalikan tata kelolanya, yang kedua tata ruang kita harus mengatur tata ruang yang berkualitas dan tata ruang harus kita jadikan panglima,” ujar Hadi Tjahjanto.
Dalam hal pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan sekitar 110 juta bidang tanah terpetakan dan kurang lebih 90,6 juta bidang tanah bersertipikat. Tak hanya itu, juga dilaksanakan Program Strategi Nasional (PSN) yaitu Reforma Agraria dengan target 9 juta hektare. “Berikutnya kita menyinergikan antara pertanahan dan tata ruang. Tanah yang sudah terdaftar kemudian diatur peruntukannya apa sesuai dengan tata ruang,” jelas Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, sertipikasi tanah telah berdampak pada peningkatan nilai ekonomi masyarakat. “Dampaknya untuk ekonomi dari sertipikat yang kita bagikan masyarakat bisa menyekolahkannya untuk UMKM, untuk meningkatkan ekonomi. Terbukti, jumlah Hak Tanggungan seluruh Indonesia Rp6.000 Triliun, hampir dua kali APBN,” tegasnya.(H2/riil)
Komentar