DPD IMM Sumut Komitmen Layangkan Gugatan ke PTUN
GIMIC, Medan - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara (Sumut) mengepung Mapolda Sumatera Utara dan mengultimatum Kapolda Sumatera Utara agar Plt Bupati Langkat, Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan Langkat untuk segera diperiksa terkait dugaan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada rekrutmen PPPK 2023 di lingkungan Pemkab Langkat.
Arifuddin Bone selalu Ketua Umum DPD IMM Sumut dalam orasinya mengatakan "Kita minta Polda Sumatera Utara jangan tebang pilih memeriksa Kepala Daerah yang terlibat dugaan suap dan penyalahgunaan jabatan pada rekrutmen PPPK 2023 di Sumatera utara". Kata Arif
"Kami apresiasi atas ketegasan Polda Sumatera Utara yang sudah memanggil beberapa Kepala Daerah dan sudah menetapkan beberapa tersangka panitia rekrutmen PPPK di Sumatera Utara. Tetapi, itu masih belum cukup". Imbuh Arif
"Kami juga sangat kecewa atas ketegasan Polda Sumatera Utara yang terkesan pilih kasih. Hingga saat ini Kabupaten Langkat belum ada muncul nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Sangat jelas didapatkan bukti kecurangan di kabupaten Langkat itu sendiri. Banyak sekali kejanggalan yang ditemukan mulai dari dugaan pungli ke beberapa guru honorer, pemungutan untuk penempatan dan ujian SKTT yang tidak transparan dan objektif".
Tambah Arif.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara secara gamblang akan melakukan aksi lanjutan dan menyiapkan berkas laporan ke PTUN dan sangat serius untuk mengusut tuntas hama yang sedang kenyang di instansi pemerintahan di Sumatera Utara khususnya di lingkungan pemkab Langkat.
Dalam hal ini Polda Sumatera Utara melalui Kanit 3 subdit 3 Tipikor Dirreskrimsus AKP. Rismanto Jaya Negara Purba dan Kanit 1 Subdit 3 Tipikor Dirreskrimsus Kompol Riski Akbar tidak memberikan jawaban yang konkret yang terkesan tidak ada progres yang berarti. Namun, disebutkan jika polda Sumatera akan menetapkan tersangka. Hanya saja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara menganggap ini hanya jawaban diplomatis.
"Kami meminta supaya lingkungan pemerintahan bersih dari praktek KKN. Hingga saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian merosot. Kami akan membuat aksi lanjutan pada minggu ini sebagai bentuk keseriusan kami. Kami akan terus mengkawal kasus ini sampai tuntas". Ucap Arif.
DPD IMM SUMUT mengutuk dan mengecam keras pada siapaun yang menyalahgunakan kekuasaannya sebab Sumatera Utara menjadi sorotan bagi provinsi lain dan menganggap ini adalah masalah sangat serius dan seluruh Indonesia harus mengetahuinya bahwa Sumatera Utara saat ini beberapa pemerintah daerah sangat bobrok. Aksi jilid III akan dilakukan kembali sampai tersangka telah ditetapkan. Tutup Arif.(Red)